Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat Dorong Penguatan Sinergi Untuk Memperluas Akses Pendidikan Inklusif
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat kembali menegaskan pentingnya sinergi lintas pihak untuk memperluas akses pendidikan inklusif di Indonesia.
Penekanan ini muncul seiring masih adanya tantangan pada kesiapan guru, pemerataan layanan, dan dukungan kebijakan yang belum sepenuhnya optimal.
Sinergi Jadi Kunci
Dalam pernyataannya, Lestari Moerdijat mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat agar bergerak bersama mempercepat terwujudnya layanan pendidikan yang adil dan merata.
Menurutnya, pendidikan inklusif tidak dapat diwujudkan hanya melalui regulasi, melainkan harus disertai implementasi yang nyata, termasuk memperkuat kompetensi guru dalam mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus.
Dorongan tersebut sejalan dengan pandangannya bahwa pendidikan inklusif merupakan bagian dari amanat konstitusi untuk memastikan setiap warga negara memperoleh pendidikan yang layak.
Oleh karena itu, sinergi multipihak dinilai menjadi fondasi penting agar akses pendidikan tidak berhenti pada tataran wacana.
Penguatan Guru Dan Layanan
Salah satu fokus utama yang disorot Lestari Moerdijat adalah peningkatan keterampilan guru.
Menurutnya, penambahan dan pembekalan guru pendamping bagi anak berkebutuhan khusus perlu dipercepat agar sekolah mampu memberikan layanan yang lebih adaptif, profesional, dan ramah bagi semua peserta didik.
Ia juga menilai bahwa penguatan pendidikan inklusif harus dibarengi dengan dukungan sistem yang konsisten, mulai dari kebijakan turunan, pelatihan, hingga koordinasi antarlembaga.
Tanpa dukungan tersebut, pemerataan akses pendidikan akan sulit tercapai secara menyeluruh.
Arah Kebijakan Pendidikan
Pernyataan Lestari Moerdijat menegaskan bahwa pendidikan inklusif bukan sekadar program tambahan, melainkan kebutuhan mendasar dalam pembangunan sumber daya manusia.
Dengan kolaborasi yang kuat, layanan pendidikan diharapkan lebih responsif terhadap keragaman kebutuhan peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus.
Dalam konteks kebijakan publik, dorongan itu memperlihatkan pentingnya kesinambungan antara gagasan, implementasi, dan evaluasi.
Maka upaya memperluas akses pendidikan inklusif akan lebih efektif jika didukung komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan.